PPP BAJOMULYO

PRAKIRAAN KONDISI CUACA DAN GELOMBANG LAUT Data tanggal : 18 Januari 2012 13:23:56 WIB

2012-01-18T21:49:00.002+07:00

-----------------------------------------------------------

Berlaku tanggal : 19 Januari 2012 Jam 07:00 WIB - 20 Januari 2012 Jam 07:00 WIB

Dari Citra Satelit terlihat adanya Daerah Tekanan Rendah 1005 HPA di Samudera Hindia sebelah Barat Daya Enggano. Angin di atas wilayah Perairan Indonesia, di Utara Khatulistiwa umumnya bertiup dari Timur Laut sampai Timur dan di Selatan Khatulistiwa umumnya bertiup dari arah Selatan sampai Barat, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 knot.

Kondisi tersebut memberi peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai Badai Guntur dapat terjadi di : Selat Malaka, Selat Sunda, Perairan Pulau Jawa, Samudera Hindia sebelah Selatan Pulau Jawa, Perairan Kalimantan Bagian Selatan, Perairan Kalimantan Bagian Timur, Perairan Gorontalo, Perairan Kep. Sangihe Talaud, Laut Banda, Laut Aru, Perairan Manokwari, Teluk Cendrawasih, Perairan Nabire dan Perairan Merauke.

Gelombang Laut dengan tinggi 2.0 meter s/d 3.0 meter berpeluang terjadi di : Perairan Sumatera Barat dan Kep. Mentawai; Perairan Bengkulu dan Pulau Enggano; Perairan sebelah Barat Lampung, Samudera Hindia sebelah Barat Pulau Sumatera, Selat Sunda Bagian Selatan, Perairan sebelah Selatan Banten hingga Perairan sebelah Selatan Jawa Barat; Samudera Hindia sebelah Selatan Banten, Perairan Kep. Sangihe Talaud dan Samudera Pasifik sebelah Timur Phiipina.

Prakiraan Cuaca Maritim dan Gelombang Data tanggal : 13 Januari 2012 14:18:57 WIB

2012-01-13T21:54:00.011+07:00

---------------------------------------

Berlaku tanggal : 14 Januari 2012 Jam 07:00 WIB - 15 Januari 2012 Jam 07:00 WIB

Dari Citra Satelit telihat adanya Daerah Tekanan Rendah pada posisi di Laut Natuna dan di Perairan Barat Laut Australia. Angin di atas wilayah Perairan Indonesia, di Utara Khatulistiwa Barat sampai Timur Laut dan di Selatan Khatulistiwa umumnya bertiup dari arah Timur Laut sampai Barat Daya, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 knot.

Kondisi tersebut memberi peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai Badai Guntur dapat terjadi di : Laut China Selatan, Perairan Timur Malaysia, Laut Natuna, Laut Andaman, Samudea Hindia Barat Aceh, Perairan Enggano, Perairan Lampung Barat, Selat Sunda Selatan, Perairan Jawa, Laut Jawa, Perairan Kalimantan Selatan, Selat Makassar Selatan, Perairan Sulawesi Selatan, Teluk Bone, Perairan Sabalana, Laut Bali, Perairan Nusa Tenggara, Perairan Fak Fak, Laut Sulawesi bagian Timur, Perairan Sangihe Talaud, Perairan Morotai, Perairan Serui, Teluk Cenderawasih dan Perairan Philipina Selatan.

Gelombang Laut dengan tinggi 1,5 meter s/d 3,0 meter berpeluang terjadi di : Teluk Siam, Perairan Kalimantan Barat, Selat Karimata, Perairan Bangka Belitung, Perairan Jambi, Perairan Riau, Selat Malaka bagian Barat, Perairan Aceh, Samudera Hindia Barat Aceh hingga Barat Mentawai, Perairan Nias, Perairan Mentawai, Perairan Bengkulu, Perairan Lampung Timur, Selat Sunda Utara, Perairan Utara Jawa hingga Perairan Kangean, Laut Jawa, Perairan Selatan Jawa Tengah hingga Perairan Rote, Selat Makassar Selatan, Perairan Sulawesi Selatan, Perairan Sabalana hingga Laut Flores, Perairan Sulawesi Tenggara, Perairan Utara Nusa Tenggara, Laut Sawu, Laut Banda bagian Barat, Laut Seram, Laut Buru, Perairan Banggai dan Sula, Teluk Tolo, Laut Maluku, Perairan Gorontalo, Perairan Tarakan, Laut Sulawesi bagian Barat, Laut Halmahera, Perairan Sorong, Perairan Raja Ampat, Teluk Cenderawasih, Perairan Utara Papua dan Samudera Pasifik Utara Sorong hingga Utara Jayapura.

Gelombang Laut dengan tinggi 3,0 meter s/d 5,0 meter berpeluang terjadi di : Laut China Selatan, Perairan Vietnam, Perairan Kepulauan Palawan, Laut Natuna, Perairan Kalimantan Utara, Perairan Batam, Laut Andaman, Samudera Hindia Barat Bengkulu hingga Selatan Jawa Barat, Perairan Enggano, Perairan Lampung Barat, Selat Sunda Selatan, Perairan Selatan Banten hingga Perairan Selatan Jawa Barat, Perairan Sulawesi Utara, Laut Sulu, Laut Sulawesi bagian Timur, Perairan Sangihe Talaud, Perairan Morotai, Perairan Philipina dan Laut Philipina.

Prakiraan Cuaca Maritim dan Gelombang Tanggal 21 - 22 Juli 2011

2011-07-20T22:24:00.007+07:00

PRAKIRAAN KONDISI CUACA DAN GELOMBANG LAUT :

Angin di atas wilayah Perairan Indonesia, di Utara Khatulistiwa umumnya bertiup dari Timur sampai Barat Daya dan di Selatan Khatulistiwa umumnya bertiup dari arah Tenggara sampai Selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 3 sampai 25 knot.

Kondisi tersebut memberi peluang pertumbuhan awan dan hujan disertai Badai Guntur dapat terjadi di : Selat Malaka, Selat Gelasa, Selat Karimata, Perairan Kalimantan Bagian Barat, Perairan Kalimantan Bagian Timur, Perairan Tarakan, Perairan sebelah Selatan Jawa Tengah, Teluk Bone, Teluk Tolo, Teluk Tomini, Perairan Sualwesi Barat, Perairan Sulawesi Tengah, Perairan sebelah Selatan Gorontalo, Perairan Sulawesi Utara, Perairan Kep. Sangihe Talaud, Perairan Halmahera, Laut Halmahera, Laut Banda, Perairan Kep. Banda, Laut Seram, Perairan Kep. Seram, Perairan Kep. Raja Ampat, Perairan Papua Bagian Barat, Perairan Papua Bagian Selatan dan Samudera Pasifik sebelah Utara Papua.

Gelombang Laut dengan tinggi 1,5 meter s/d 3,0 meter berpeluang terjadi di : Perairan Aceh, Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera, Laut Jawa, Perairan Masalembu, Perairan sebelah Selatan Banten, Perairan sebelah Selatan Jawa Barat, Perairan sebelah Selatan Jawa Tengah, Perairan sebelah Selatan Yogyakarta, Perairan Selatan Jawa Timur, Perairan Kalimantan Bagian Selatan, Perairan Selatan Bali dan Nusa Tenggara, Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; Laut Buru, Laut Maluku, Laut Sawu, Laut Timor, Perairan sebelah Utara Darwin dan Perairan Papua Bagian Barat.

Gelombang Laut dengan tinggi 3,0 meter s/d 5,0 meter berpeluang terjadi di : Laut Cina Selatan bagian Utara, Perairan sebelah Barat Thailand, Laut Andaman, Perairan Sulawesi Tenggara, Laut Banda, Perairan Kep. Banda, Perairan Kep. Seram, Laut Arafura, Perairan Kep. Leti, Perairan Kep. Babar, Perairan Kep. Tanimbar, Perairan Kep. Aru, Laut Aru, Perairan Pulau Yos Sudarso dan Teluk Carpentaria.

SITUASI KAPAL BONGKAR DI PPP BAJOMULYO 2006 - 2010

2011-03-25T10:25:00.001+07:00

Pola Perkembangan Kapal melakukan proses bongkar hasil tangkapan di PPP Bajomulyo dapat dilihat dalam kurun waktu 5 tahun dari Tahun 2006 sampai dengan 2010, dengan kondisi perkembangan sebagai berikut :

Tabel. Perkembangan Kapal Bongkar Tahun 2006 sampai dengan 2010

Grafik Perkembangan

PRODUKSI DAN RAMAN TAHUN 2010

2011-02-14T12:47:00.002+07:00

Produksi dan Raman di PPP Bajomulyo Juwana Kabupaten Pati

No	Bulan	Produksi Unit I ( kg )	Produksi Unit II ( kg )	Raman Unit I ( Rupiah )	Raman Unit II ( Rupiah )
1	Januari	1.328.805	1.498.394	3.651.000.000	6.903.975.000
2	Februari	1.160.149	1.799.540	3.109.000.000	9.825.460.000
3	Maret	1.296.895	1.735.961	4.120.000.000	9.841.290.000
4	April	1.200.491	1.331.759	3.838.000.000	6.292.730.000
5	Mei	1.132.740	1.041.669	3.570.000.000	5.341.650.000
6	Juni	1.061.438	442.718	3.365.000.000	2.109.250.000
7	Juli	1.002.147	453.053	2.816.000.000	1.814.335.000
8	Agustus	947.985	3.538.411	3.052.000.000	18.230.975.000
9	September	237.349	1.848.777	748.000.000	9.972.415.000
10	Oktober	531.093	3.803.604	2.872.000.000	23.874.497.000
11	Nopember	591.826	2.797.415	3.843.000.000	20.055.875.000
12	Desember	492.631	2.313.368	2.287.000.000	17.870.945.000
	Jumlah	10.983.549	22.604.669	37.271.000.000	132.133.870.000

PEMIKIRAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERIKANAN TANGKAP MELALUI GERAKAN NASIONAL

2011-01-14T10:41:00.000+07:00

Oleh:

Husni Mangga Barani

NRP. C. 561020224

h_mb3@yahoo.com

Negara kita memang negara kepulauan, namun bukan negara maritim, itulah kenyataan yang ada. Untuk mewujudkan sebuah negara maritim yang kuat bukanlah suatu hal yang mustahil mengingat potensi yang kita miliki terdiri atas 17.502 buah pulau, dan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan Luas wilayah perikanan di laut sekitar 5,8 juta Km2, yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta Km2 serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta Km2.. Fakta tersebut menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan dan kelautan Indonesia dinilai sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis. Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (bio-diversity) paling tinggi. Sumberdaya tersebut paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1994). Di wilayah perairan laut Indonesia terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain : tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan kekerangan termasuk rumput laut.

Berdasarkan hasil kajian Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP) bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), potensi sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,410 juta ton per tahun, yang terdiri dari perairan wilayah laut teritorial sekitar 4,625 juta ton per tahun dan perairan ZEEI sekitar 1,785 juta ton per tahun. Namun demikian, karena manajemen perikanan menganut azas kehatian-hatian (precautionary approach), maka Pemerintah telah metetapkan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) yaitu sebesar 80 % dari potensi tersebut atau sebesar 5,1 juta ton per tahun. Selain potensi tersebut, Indonesia juga memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi sumberdaya ikan yang ada di laut lepas (high seas).

Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dari laut pada tahun 2002 telah mencapai sekitar 70 % dari potensi lestari atau dengan produksi sebesar 4,5 juta ton. Tingkat pemanfaatan tersebut selain masih terbatas juga belum merata di seluruh wilayah perairan, bahkan beberapa jenis ikan di perairan-perairan tertentu utamanya perairan pantai (< 12 mil) sudah intensif dan menunjukkan status “lebih-tangkap” (overfishing), seperti di Laut Jawa dan Selat Malaka. Perikanan tangkap masih berpeluang untuk dikembangkan, namun disatu sisi masih terdapat beberapa permasalahan pembangunan perikanan tangkap, antara lain :

1).	Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang belum begitu kondusif untuk suatu kemajuan.
2).	Struktur armada perikanan yang masih didominasi oleh skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK yang rendah.
3).	Masih timpangnya tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya.
4).	Masih banyaknya praktek Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) fishing, yang terjadi karena penegakan hukum (law enforcement) di laut masih lemah.
5).	Belum memadainya dukungan sarana dan prasarana perikanan tangkap.
6).	Terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun (seagrass beds), yang sebenarnya merupakan tempat (habitat) ikan dan organisme laut lainnya berpijah (spawning ground), mencari makan (feeding ground) , atau membesarkan diri (nursery ground).
7).	Masih rendahnya kemampuan penanganan dan pengolahan hasil perikanan, terutama oleh usaha tradisional sesuai dengan selera konsumen dan standardisasi mutu produk secara internasional (seperti Hazard Analysis Critical Control Point/HACCP, persyaratan sanitasi, dan lainnya).
8).	Lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen tentang jenis dan mutu komoditas perikanan.
9).	Belum memadainya prasarana ekonomi dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (delivery) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu, terutama di luar Jawa dan Bali.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas maka makalah ini menguraikan topik pemikiran percepatan pembangunan perikanan tangkap melalui suatu Gerakan Nasional. Ruang lingkup yang diuraikan dibatasi pada program/kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mempercepat dan meningkatkan sasaran pembangunan perikanan tangkap, tidak diuraikan mengenai perubahan pelaku (aktor/institusi), manajemen, budaya (etos) kerja, dan lainnya yang juga mempengaruhi terjadinya suatu proses perubahan/ percepatan.

Tujuannya jelas yaitu sebagai bahan masukan untuk pemerintah terutama stakeholder perikanan tangkap agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan sektor perikanan dan kelautan yang saat ini sebagai salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional.

Selama tahun 2001-2003 beberapa indikator pembangunan perikanan tangkap mengalami kemajuan antara lain :

1).	Produksi perikanan tangkap meningkat rata-rata sebesar 5,15%, yaitu dari 4.276.720 ton pada tahun 2001 menjadi 4.728.320 ton pada tahun 2003;
2).	Total konsumsi ikan dalam negeri meningkat rata-rata sebesar 6,415% per tahun, yaitu dari 4,69 juta ton pada tahun 2001 menjadi 5,30 juta ton pada tahun 2003, sedangkan dari tingkat konsumsi per kapita per tahun rata-rata meningkat sebesar 4,83% pertahun, jika pada tahun 2001 tingkat konsumsi sebesar 22,47 kg/kapita/tahun maka pada tahun 2003 mencapai sebesar 24,67 kg/kapita/tahun.
3).	Volume dan nilai ekspor rata-rata meningkat masing-masing sebesar 19,615% dan 11,92%, jika pada tahun 2001 volume dan nilai ekspor masing-masing sebesar 487.117 ton dengan nilai 1.631.899.000 US$, maka pada tahun 2003 meningkat menjadi 696.290 ton dengan nilai 2.004.067.000 US$.
4).	Volume dan nilai impor rata-rata menurun masing-masing sebesar 6,45% dan 5,38%, jika pada tahun 2001 volume dan nilai impor masing-masing sebesar 162.472 ton dan 103.616.000 US$, maka pada tahun 2003 menurun menjadi 136.870 ton dan 92.312.000 US$.

Pola Pikir Gerakan Nasional Pembangunan Perikanan Tangkap

( Analisa SWOT )

	Kekuatan :
1).	Potensi sumberdaya ikan sebesar 6.4 juta ton/tahun merupakan MSY, dengan tingkat keamanan 20%. TAC (Total Allowable Catch) = 80% x 6.4 juta ton = 5.12 juta ton/tahun.
2).	Tingkat produktivitas hasil tangkapan diperkirakan 4.5 juta ton/tahun, berdasarkan data hasil tangkapan per unit usaha (catch per unit effort, CPUE), sehingga terdapat peluang pemanfaatan sebesar 700 ribu ton/tahun.
3).	Peran pelaku usaha semakin meningkat dan proaktif serta iklim dunia usaha semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi).
4).	Komitmen pemerintah terhadap dunia perikanan yang tinggi.

	Kelemahan :
1).	Tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan di WPP tidak seimbang, ada yang overfishing dan ada yang masih underfishing.
2).	Tingkat kegiatan IUU (Illegal, Unregulated dan Unreported) fishing masih tinggi, sehingga masih merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya.
3).	Insentif usaha perikanan masih rendah, sehingga tidak dapat menarik investor dan masih dihadapi ekonomi biaya tinggi (perpajakan, retribusi, dll).
4).	Pengawasan dan penegakan hukum masih belum efektif dihadapkan kepada tingkat pelanggaran yang masih tinggi dan luasnya perairan. Akibatnya pengusaha yang memiliki ijin masih terancam dan kurang mendapatkan kepastian, disamping kehilangan devisa negara serta PNBP.
5).	Produk olahan ikan kurang bergairah sebagai akibat sulitnya pasokan bahan baku, disparitas harga dalam dan luar negeri dan ekonomi biaya tinggi.
6).	Kemampuan investasi perikanan masih rendah dan dominasi investor asing masih tinggi.
7).	Kehilangan (losses) hasil perikanan masih tinggi yakni mencapai ± 25%.

	Peluang :
1).	Banyaknya minat perusahaan dari negara lain yang akan memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE yang masih underfishing, menunggu lampu hijau dari Pemerintah RI, dimana kapal-kapal penangkap mereka siap beroperasi.
2).	Sumberdaya perikanan tangkap masih sangat potensial dan menarik bagi usaha penangkapan sehingga akan mudah dalam meningkatkan produktivitas untuk mencapai target.
3).	Peningkatan produktivitas perikanan proporsional dengan banyaknya ijin yang diberikan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah, sehingga kebebasan dalam menentukan keputusan dan strategi sangat terbuka luas.
4).	Pasar ikan produk tangkapan dari Indonesia masih sangat potensial antara lain : Jepang, Korea Selatan, RRC, Eropa dan Amerika.
5).	Permintaan (demand) produk perikanan yang semakin tinggi akibat adanya kesadaran masyarakat dunia terhadap makanan yang bergizi tinggi untuk kesehatan dakecerdasan, non-kolesterol, halal, dan bebas dari virus/penyakit seperti flu burung, anthrax, dll yang sering ditemui pada makanan red-meat.
6).	Kemampuan penguasaan teknologi penangkapan para nelayan Indonesia semakin meningkat sehingga akan dapat mengganti peran kapal-kapal asing di ZEE.

	Tantangan :
1).	Embargo produk-produk perikanan dari Indonesia yang diekspor ke Jepang terutama Tuna, karena dicurigai banyak kapal-kapal IUU penangkap tuna dari Indonesia.
2).	Persyaratan mutu produk ikan ekpsor dari Indonesia semakin ketat, terutama dikaitkan dengan residu antibiotik (zero tolerance chlorampenicol), Anti Dumping, Bioterorism Act, dll.
3).	Perusakan lingkungan laut terutama di kawasan pesisir yang berasal dari limbah daratan, berakibat terancamnya potensi lestari sumberdaya ikan serta ekosistem.

PROSEDUR RADIOTELEFONI (KODE ISYARAT PENYELAMATAN KAPAL ATAU PESAWAT TERBANG)

2011-01-01T13:53:00.000+07:00

----------------------
SANG MARCONIS
----------------------

Kapal yang dalam keadaan bahaya dapat mempergunakan isyarat-isyarat bahaya telegrafi atau isyarat bahaya telefoni untuk mendapatkan jaminan bahwa panggilan-panggilan berita-berita bahaya yang dipancarkan, memperoleh perhatian, adapun kode-kode tersebut adalah sebagai berikut :

Huruf	Kata	Huruf	Kata
A	Alfa	N	November
B	Bravo	O	Oscar
C	Charlie	P	Papa
D	Delta	Q	Quebec
E	Echo	R	Romeo
F	Foxtrot	S	Sierra
G	Golf	T	Tango
H	Hotel	U	Uniform
I	India	V	Victor
J	Juliet	W	Whiskey
K	Kilo	X	Xray
L	Lima	Y	Yankee
M	Mike	Z	Zulu

Angka	Kata	Angka	Kata
0	Nadazero	6	Soxisix
1	Unaone	7	Setteseven
2	Bissotwo	8	Octoeight
3	Terathree	9	Novenina
4	Kartefour	Desimal	Desimal
5	Pantafive	Titik Habis	Stop

KAJIAN KOMODITAS PERIKANAN TANGKAP DAERAH ”FISHERMAN CALAMARI BAJOMULYO” DALAM MENYAMBUT PROGRAM MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP ’REVOLUSI BIRU’ TAHUN 2012

2010-12-02T21:21:00.004+07:00

----------------------------------------

FISHERMAN CALAMARI BAJOMULYO

PARTNERSHIP USAHA PENANGKAPAN NELAYAN BAKTI

BERBASIS MANAJEMEN OPERASIONAL PENANGKAPAN IKAN

DENGAN MODEL CHOLD CHAIN SYSTEM

LATAR BELAKANG

Perkembangan perekonomian saat ini sangat tidak menentu bagi kalangan nelayan ditambah dengan adanya kenaikan harga BBM. Hal ini mengakibatkan turunnya prosentase dari operasional penangkapan ikan di laut yang ditandai dengan gejala penurunan trip operasi kapal-kapal perikanan. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka akan berdampak pada penyerapan tingkat konsumsi ikan di masyarakat disebabkan pasokan ikan yang menurun akibat dari kegiatan penangkapan ikan di laut. Mengidentifikasi permasalahan di atas maka perlu dilakukan langkah-langkah yang dapat membantu kinerja para nelayan terutama untuk meningkatkan taraf hidup dari garis kemiskinan tanpa mengabaikan keuntungan dari pihak-pihak lain yang akan terkait dengan kerjasama ini.

Dengan dicanangkanya REVOLUSI BIRU “Program Minapolitan Perikanan Tangkap” oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, besar sekali harapan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya masyarakat nelayan.

Bersama ini kami ingin menjelaskan mengenai bentuk usaha “PARTNERSHIP USAHA PENANGKAPAN NELAYAN BAKTI “FISHERMAN CALAMARI” dalam hal ini diartikan sebagai Kelompok Nelayan Binaan yang akan dibina dengan Sistem Pengendalian Intern atau dilakukan dengan sebuah manajemen dalam bidang keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas keuangan maupun kinerja, sedangkan “COLD CHAIN SYSTEM” adalah suatu bentuk sistem penanganan ikan mulai dari penanganan ikan di atas kapal sampai ke tingkat perusahaan dengan cara pendinginan yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas dan mutu ikan tersebut.

Sasaran kelompok nelayan yang akan dijadikan sebagai “NELAYAN BAKTI” adalah kelompok nelayan jaring cumi-cumi. Pertimbangan pemilihan ini antara lain :

1.	Hasil tangkapan merupakan produk perikanan ekonomis tinggi, hasil tangkapan dominan berupa cumi-cumi dan tenggiri. Alat yang digunakan untuk menangkap cumi-cumi adalah jaring cumi sedangkan untuk menangkap tenggiri adalah pancing (hand lines).
2.	Nelayan jaring cumi-cumi melakukan usaha penangkapan ikan dengan metode multi purpose fishing gear yaitu dalam satu kapal mengoperasikan 2 alat tangkap dengan jenis alat tangkap ikan jaring dan pancing.

Bersama dengan ini pula kami sampaikan mengenai perkembangan produksi (dalam satuan kilogram) tangkapan cumi-cumi di Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo, Tahun 2009 :

Sedangkan untuk perkembangan produksi ikan jenis tenggiri dari kapal penangkapan cumi-cumi mengalami musim puncak di PPP Bajomulyo, sbb :

TUJUAN KERJASAMA :

Jalinan Partnership ini dimaksudkan untuk menghasilkan rantai usaha perikanan mulai dari hilir ke tingkat hulu, yaitu nelayan sebagai tonggak produksi dan perusahaan sebagai tonggak pemasaran ikan dan diharapkan akan terjadi hubungan mutualisme yang bermanfaat untuk semua pihak yang berkaitan. Adapun tujuan dari kerjasama ini antara lain :

1.	Meningkatkan taraf hidup nelayan.
2.	Membuka jalinan kerjasama mutualisme antara nelayan dan perusahaan perikanan.
3.	Meningkatkan produksi ekspor produk perikanan.
4.	Meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat dan meningkatkan konsumsi gizi masyarakat dari produk perikanan.

KERANGKA ACUAN KERJASAMA (KAK)

Sebagai dasar dan acuan kerja, maka dengan ini kami mencoba untuk membuat Kerangka Acuan Kerja sebagai pedoman :

NELAYAN

Sebagai pelaku produksi berkewajiban untuk melakukan proses produksi berupa operasi penangkapan ikan.

Sebagai pelaku usaha produksi memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha kegiatan produksi.

Krtiteria Calon Nelayan Binaan :

Dalam suatu kapal ikan terdapat pembagian jabatan pekerjaan, yaitu :

a.	Nakhoda / Juru Mudi
b.	Wakil Nakhoda / Wakil Juru Mudi
c.	Masinis I / Juru Mesin
d.	Masinis II / Wakil Juru Mudi
e.	ABK

Dari pembagian jabatan di atas mendasari pemikiran bahwa setiap tingkatan jabatan membutuhkan promosi untuk peningkatan kesejahteraan. Oleh sebab itu saran untuk Calon Nelayan Binaan “Nelayan Bakti” adalah :

a.	Wakil Nahkoda / Wakil Juru Mudi sebagai calon nahkoda pada program “Nelayan Bakti”
b.	Masinis II / Wakil Juru Mudi sebagai calon masinis I pada program “Nelayan Bakti”
c.	ABK (perekrutan nelayan < 10 GT / cotok, gill net dimana mereka hanya melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari )

Langkah yang diambil adalah memberikan bantuan sosial sarana penangkapan ikan berupa :

a.	Kapal Penangkapan Ikan
b.	Alat Penangkapan Ikan ( jaring dan lampu )
c.	Alat Bantu Penangkapan Ikan ( GPS dan Fish Finder )
d.	Cold Chain System ( Refrigrator / Palka Berinsulasi )

Nelayan Bakti merupakan percontohan nelayan yang menerapkan metode penangkapan dan penanganan hasil perikanan di atas kapal yang bersih, diharapkan berlahan-lahan merubah pandangan nelayan untuk lebih meningkatkan mutu hasil tangkapan, bukan lagi berpandangan menangkap ikan sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan pendapatan sehingga kelestarian sumberdaya alam dapat terjaga.

PERUSAHAAN

Sebagai pelaku usaha pemasaran dan penanam modal mendapatkan hasil bahan baku atau hasil tangkapan dari nelayan binaan dan memasarkan produk perikanan. Sebagai pelaku usaha pemasaran memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari usaha kegiatan pemasaran.

BADAN HUKUM

Merupakan kepanjangan tangan dari perusahaan induk yang berkewajiban melakukan Manajemen Operasional Penangkapan Ikan. Dengan cara melaporkan kondisi di lapangan mengenai hasil tangkapan dan finansial yang digunakan untuk operasional nelayan binaan “NELAYAN BAKTI”. Dalam hal ini merupakan kepanjangan tangan untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern bagi perusahaan induk. Dan berkewajiban untuk melaporkan dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja nelayan binaan yang dapat diterima secara umum dengan berbasis akuntabilitas.

Bertanggungjawab dalam proses pengiriman hasil tangkapan dari fishing base ke perusahaan.

MASALAH

Harga yang tidak sebanding mengakibatkan tidak maksimalnya produktivitas penangkapan ikan dengan alasan :

a.	Waktu hunting untuk mencari fishing ground semakin berkurang karena memperhitungkan perbekalan yang minim.
b.	Awak kapal memperhitungkan bagi hasil yang kurang layak, hal ini mengakibatkan kinerja awak kapal menjadi menurun.

Sedangkan kemampuan nelayan tersebut mampu mencapai target tangkapan dalam 1 trip sebesar 2.500 Kg.

Contoh Hasil Tangkapan :

Melihat daya tampung kapal dan kemampuan dari hasil tangkapan diatas maka ditargetkan untuk satu trip dapat menghasilkan tangkapan sebesar 2.500 kg. Adapun rencana jadwal sebagai berikut :

RENCANA MODEL PELAKSANAAN KEGIATAN :

Tingkat Perusahaan Induk

dengan sistem pembelian bahan baku untuk pengolahan dan pemasaran whole clean squid. Dengan produk yang dapat dihasilkan berupa “frozen skinless squid dan frozen ring squid”. Operasional produksi dapat dilakukan pada kapal penampung yang sekaligus sebagai kapal pengolah produk.

Badan Hukum

sebagai mitra untuk menggalang pemberdayaan nelayan, membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan kelompok nelayan dalam kelancaran bidang finansial/pembayaran maupun teknis (manajemen operasional penangkapan ikan).

Nelayan Bakti

sebagai mitra produksi, melaksanakan operasional penangkapan.

PENJABARAN MODEL KERJASAMA :

Pada Tingkat Nelayan Bakti

Sistem Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan adalah bantuan sosial dari Pemerintah, hanya dalam kegiatan awalnya dalam pengawasan dan manajemen Pemerintah. Bantuan tersebut sebaiknya bergulir. Bantuan dapat bergulir jika usaha tersebut memperhitungkan penyusutan sarana penangkapan ikan dalam hasil usahanya, hal inilah yang menjadi tugas manajemen dari Pemerintah dan sebagai dasar untuk masih melakukan pengawasan dan mengatur operasi kapal. Bantuan dapat digulirkan kepada pihak nelayan lain apabila nilai penyusutan telah memenuhi syarat, maka bantuan sarana tersebut menjadi milik nahkoda kapal. Selanjutnya apabila biaya penyusutan sudah dapat digunakan untuk membeli sarana usaha penangkapan baru, maka digulirkan kepada wakil nahkoda kapal binaan pertama.

Dengan sistem ini, maka outcame mengenai kesejahteraan nelayan mulai dapat dilihat polanya. Dengan indikator penyerapan tenaga kerja dapat dikaji :

1.	Untuk 1 unit usaha operasi penangkapan pada kapal ikan “Nelayan Bakti” membutuhkan delapan tenaga kerja, jika Break Even Point ( BEP ) telah terpenuhi maka akan ada kapal baru dan membutuhkan tenaga kerja baru. Kurun waktu proses peningkatan penyerapan tenaga kerja tergantung nilai Break Even Point ( BEP ).
2.	Peningkatan pendapatan dapat terkontrol dengan sistem bonus operasi penangkapan dan peningkatan gaji berkala sesuai keuntungan, dimana awak kapal akan mendapatkan insentif apabila memenuhi target penangkapan.

Badan Hukum

Ditingkat ini yang menjadi harapan sebagai motor penggerak adalah Pelabuhan Perikanan Pantai Melakukan manajemen operasional penangkapan ikan meliputi :

1. manajemen dan administras keuangan operasional penangkapan

2. administrasi perkapalan

3. manajemen produksi kapal

4. manajemen perbekalan kapal

Pelaporan usaha penangkapan dengan sistem monitoring dan evaluasi (monev) keuangan dan kinerja tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah yaitu PP 39 Tahun 2006.

Pada Tingkat Pemasar

Dengan sistem pembelian bahan baku untuk pengolahan dan pemasaran whole clean squid. Dengan produk yang dapat dihasilkan berupa “frozen squid”. Operasional dapat dilakukan pada kapal penampung sehingga terwujud model “cold chain system”.

Pihak Terkait

LPPMHP, diharapkan dapat membantu melakukan inventarisasi kandungan kimia pada hasil tangkapan sebagai dokumen pendukung bagi Perusahaan Induk untuk melakukan pemasaran.

HASIL TRACKING PENJAJAKAN CALON PERUSAHAAN PEMASARAN TAHUN 2008

Pelaksanaan pembelian di laut dengan sistem cold chain kapal carrier frozen hasil diskusi PT. Ocean Mitramas, tanggapan kesepakatan beberapa pemilik kapal sepakat harga bahan baku cumi sebesar Rp 28.000,- (all size)/kg sedangkan transaksi di darat kesepakatan harga sebesar Rp 20.000,- (all size)/kg dan sekitar 20 armada berkeinginan untuk ikut serta, jumlah total armada yang ada sebanyak 40 unit. Dengan harapan 40 armada nelayan jaring cumi dapat terhimpun dalam satu koordinasi mitra suply cumi-cumi dengan sasaran ekspor.

Kendala / Permasalahan yang dihadapi :

Antara pemilik kapal dan nahkoda terjadi dualisme pendapat, pemilik meragukan kejujuran nahkoda dan meminta transaksi dilakukan di darat sedangkan perusahaan induk mengharapkan transaksi hasil tangkapan dilakukan di laut dengan dasar telah memiliki kapal penampung dan dirasa kurang efesien jika harus melakukan transaksi di darat, terlebih sarana penangkapan adalah pemilik kapal yang sudah terlanjur kaya maka terjadi tarik ulur dengan ego masing-masing sehingga tidak terjadi kesepakatan. Bagi pemilik tidak menjadi masalah, masalah baru timbul bila pemerintah melihat dari sudut pandang sebagai ABK kapal, kesejahteraan yang stagnan bahkan kadang menurun.

Sistem Kerjasama Sistem Operasi yang ditawarkan oleh Perusahaan dalam hal ini PT. Ocean Mitramas menawarkan Biaya Operasional ditanggung perusahaan dan hasil tangkapan disetor ke perusahaan.

Melihat urgensitas kesenjangan kesejahteraan di Bajomulyo antara pemilik kapal dan pekerja di kapal, serta melihat kondisi nelayan < 10 GT ”One Day Fishing” maka dengan dasar adanya Bantuan Sosial dari pemerintah yang selama ini telah berjalan, alangkah bijaknya jika Bantuan Sosial tersebut dijadikan sebagai percontohan kemitraan antara Nelayan Binaan, Pemerintah dan Perusahaan Induk dalam suatu kegiatan Usaha Operasional Penangkapan Ikan dan Pemasaran ”Cold Chain System” berbasis ”Manajemen Operasional Penangkapan Ikan. Ditinjau secara hukum dan telaah jangka panjang, jika prospektif maka pelaksanaan kegiatan ini dapat menjadi embrio BUMD Manajemen Operasi Perikanan Tangkap / PPP dibawah struktur kendali Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Perusahaan Induk sebagai penerima hasil tangkapan nelayan dan sebagai pelaku pemasaran, Pemerintah Provinsi sebagai pemberi Bantuan Sosial, sedangkan Perusahaan Komanditer / Badan Hukum yang menjadi pelaksana manajemen operasional penangkapan ikan adalah Pelabuhan Perikanan Pantai.

Usulan Solusi Permasalahan :

Melihat kemampuan Pemerintah dari adanya beberapa program penunjang Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun 2006 – 2008 ( APBN Provinsi ) yang dilaksanakan secara kebijakan oleh Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan secara teknis didelegasikan kepada Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (03) dan Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (06), beberapa kegiatan berlangsung hampir tiap tahun meliputi :

Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (03) Sub Dinas Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan :

1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan, dengan pelaksanaan kegiatan antara lain :
	- Pengadaan alat tangkap
	- Pengadaan mesin kapal 20 PK
	- Pengadaan kapal dengan alat tangkap

2.	Kegiatan Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan, dengan pelaksanaan kegiatan antara lain :
	- Pengadaan RSW
	- Pengadaan Palka Ikan
	- Pengadaan GPS
	- Pengadaan Sarana penanganan ikan di atas kapal
	- Pengadaan Coldbox

Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (06), Sub Dinas Bina Usaha dan Pemasaran dengan kegiatan :

Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan, dengan pelaksanaan kegiatan antara lain :

-	Pengadaan Palka berefrigerasi untuk kapal > 30 GT
-	Pengadaan Palka berefrigerasi untuk kapal 10 - 30 GT

DAMPAK KE DEPAN DALAM PERKEMBANGAN SEKTOR PERIKANAN LAUT

Dengan adanya kelompok nelayan yang terkoordinasi dan jaringan mitra yang jelas, maka akan memiliki dampak ke depan :

1.	Program peningkatan sarana nelayan akan berdampak pula pada kesejahteraan nelayan, dimana bantuan sarana dari pemerintah akan lebih jelas sasarannya.
2.	Perusahaan sebagai mitra nelayan dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah mengenai kajian teknis sarana dan prasarana bagi nelayan dan tidak menutup kemungkinan untuk dapat menjadi mitra rekanan pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan nelayan.
3.	Dampak terhadap pihak swasta dalam hal ini perusahaan perikanan adalah memiliki mitra produksi yang jelas dan terkontrol mengenai supply stock, perusahaan perikanan dapat memfokuskan/menitik beratkan pada permasalahan trend market dan pemasaran produk karena untuk produksi telah dilaksanakan oleh mitra dalam hal ini nelayan bakti.
4.	Dampak terhadap kebijakan pemerintah mengenai sektor kelautan dan perikanan adalah tepat sasarannya bantuan sarana dan prasarana maupun pemodalan serta memiliki outcome (selama ini sulit untuk menjelaskan hasil dari outcome bantuan sosial karena penerima sulit dikontrol keberadaan).

PENUTUP

Demikian penjelasan dari kami. Semoga dengan tujuan kerjasama seperti tersebut diatas dapat menciptakan rantai usaha perikanan yang bersifat mutualisme dan berkesinambungan.

DATA PENDUKUNG

ANALISA USAHA NELAYAN BAKTI "FISHERMAN CALAMARI BAJOMULYO"

Cash Flow Usaha

Penjelasan Analisa Usaha

Rencana Model Monitoring Posisi Kapal di Laut

Ploting Posisi Baringan Kapal menuju Fishing Ground

CIKAR KANAN “VAYA CONDIAS” REVOLUSI BIRU “PROGRAM MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP”

2010-12-01T18:57:00.010+07:00

----------------------------------------

KUTIPAN KEPUTUSAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.32/MEN/2010

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN MINAPOLITAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perikanan, perlu dikembangkan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan;

bahwa guna pengembangan kegiatan terpadu dalam pembangunan perikanan berbasis kawasan dengan konsepsi Minapolitan, maka perlu menetapkan kabupaten/kota sebagai kawasan minapolitan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Menetapkan 197 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi sebagai daerah pengembangan kawasan Minapolitan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Menteri ini.

Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dilaksanakan secara bertahap dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.41/MEN/2009 tentang Penetapan Lokasi Minapolitan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I, Nomor KEP.32/MEN/2010 Tentang Penetapan Kawasan Minapolitan

Provinsi	Kabupaten
Jawa Tengah	- Banyumas - Boyolali - Tegal - Demak - Pati - Cilacap - Purbalingga - Magelang - Brebes - Kota Tegal - Rembang - Kota Pekalongan

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sterndrive Manuver Ability “Revolusi Biru”

PROGRAM Minapolitan yang digulirkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejak 2009 semakin menggeliat. Diharapkan pada tahun 2011 akan terjadi percepatan peningkatan produksi dan pengembangan kawasan yang saling terpadu.

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pengembangan kawasan berkonsep Minapolitan fokus pada aspek wilayah. Sebuah wilayah bisa dikembangkan sebuah industri kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.

Manurut Fadel, ada tiga sektor yang akan menjadi program ini, yim perikanan tangkap, perikanan budi daya dan garam. Tanda-tanda terjadinya percepatan itu terlihat dari jumlah daerah yang ditetapkan oleh pemerintah dan dukungan anggaran yang semakin besar.

Berdasarkan data dari Sekretariat Jenderal KKP, pada tahun 2011 alokasi untuk program Minapolitan sebesar Rp 546, 8 miliar yang terdiri dari Rp 364,78 miliar untuk percontohan berbasis perikanan tangkap. Lalu untuk perikanan budi daya Rp 141,12 miliar dan Rp 58,96 miliar untuk pengembangan sentra garam.

Ada banyak daerah Minapolitan. Sebanyak sembilan daerah sebagai basis percontohan perikanan tangkap, 24 lokasi berbasis perikanan budidaya dan 8 lokasi sebagai sentra garam rakyat.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung pengembangan kawasan berkonsep minapolitan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan. Konsep minapolitan yang diusung Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad memfokuskan pengembangan sektor kelautan dan perikanan dari hulu ke hilir dalam sebuah kawasan.

"Pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan bisa digerakkan melalui konsep minapolitan," kata SBY pada pembacaan Nota Keuangan Tahun 2010 dalam sidang paripurna DPR di Jakarta, Senin (16/8).Pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2011 Rp 4,7 triliun, naik dari tahun ini Rp 3,1 triliun. Lewat alokasi anggaran yang kian meningkat itu, kata SBY, pengembangan sektor kelautan dan petikan diharapkan lebih berkualitas."Kelautan dan Perikanan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, sektor ini juga menjadi mendapat perhatian pemerintah," kata Yudhoyono.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengatakan, pengembangan kawasan berkonsep minapolitan memfokuskan perhatian pada aspek wilayah. Di sebuah wilayah bisa dikembangkan sebuah industri kelautan dan perikanan dari hulu hingga hilir.

"Misalnya, di kawasan palabuhan Ratu ada industri hulu berupa budidaya kerapu, sekaligus di sana berdiri pabrik untuk pengolahannya sebagai bagian dari industri hilirnya. Konsep minapolitan itu menyatu baik menyangkut wilayah maupun teknologinya," kata Fadel.

Pendekatan dalam konsep minapolitan, kata Fadel, menganut prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan akselerasi. Mengingat pengembangan kawasan minapolitan berada di daerah, kata Fadel, pemerintah mensyaratkan enam hal pokok antara lain, adanya rencana strategis (rentra) dan .alokasi APBD dan tata ruang. Selain itu, terdapat komoditas unggulan seperti udang, patin, lele, tuna, dan rumput laut Letak geografis yang strategis dan secara alamiah cocok untuk usaha perikanan.

Sistem mata rantai produksi hulu dan hilir seperti lahan budidaya dan pelabuhan perikanan. Tersedia fasilitas pendukung seperti keberadaan sarana dan prasarana seperti jalan, pengairan serta listrik. Menurut Fadel, jika persyaratan tersebut dipenuhi pengembangan minapolitan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan atau masyarakat nelayan di pesisir.

Di dalam kawasan percontohan tersebut akan dikembangkan berbagai komoditas unggulan daerah masing-masing. Komoditas yang dikembangkan di kawasan ini mulaidari patin, nila, ikan bias, udang vanamme, kerang, udang windu dan rumput laut. Contohnya Kabupaten Gunung Kidul yang ditetapkan sebagisentra lele dan Kabupaten Pawuhato yang ditetapkan se bagai kawasan budi daya rumput laut. “MINAPOLITAN PERIKANAN TANGKAP”

Pembangunan perikanan tangkap diarahkan pada keterpaduan antara basis produksi dengan unit pengolahan dan pemasaran produk perikanan. Dalam sasaran strategis Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2010-2014, keterpaduan usaha penangkapan ikan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan pengembangan suatu kawasan minapolitan dengan usaha yang bankable, memiliki komoditas unggulan dengan mutu terjamin, diproduksi dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dilaksanakan secara terintegrasi. Pembangunan suatu kawasan minapolitan perikanan tangkap juga diharapkan bisa membantu pemecahan permasalahan pembangunan perikanan tangkap dan meningkatkan kesejahteraan nelayan dan penduduk wilayah pesisir yang berada dalam lingkup kawasan minapolitan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Minapolitan Perikanan Tangkap didefenisikan sebagai kawasan pengembangan ekonomi wilayah berbasis usaha penangkapan ikan yang dikembangkan secara bersama oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim usaha yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Konsep manajemen pengelolaan minapolitan perikanan tangkap didasarkan pada konsep membangun sistem manajemen perikanan tangkap yang berbasis pada kemudahan nelayan bekerja dan memotivasi mereka untuk meningkatkan pendapatan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Disamping itu, juga memberikan kemudahan nelayan dalam bekerja dengan penyediaan sarana dan prasarana (pelabuhan perikanan, galangan kapal, bengkel, SPDN/SPBN, Unit Pengolahan Ikan, Pabrik Es dan Unit Pemasaran) di sentra-sentra nelayan, penyederhanaan perijinan dan penyediaan permodalan.

Pemerintah menganggarkan Rp 584 miliar untuk pengembangan minapolitan percontohan yang akan dimulai pada 2011 mendatang. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, pengembangan minopolitan ini merupakan bagian dari rencana strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2010 hingga 2014.

"Untuk pengembangan Minapolitan ini total alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yaitu sebesar Rp584 miliar," ungkap Fadel saat acara penandatanganan penyaluran KUR untuk sektor kelautan dan perikanan oleh BNI di Wisma BNI, Jakarta, Selasa (28/9/2010).

Dia memaparkan total dana tersebut dialokasikan untuk tiga program yaitu pengembangan Minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap di sembilan lokasi senilai Rp 364 miliar, Minapolitan percontohan berbasis perikanan budidaya di 24 lokasi senilai Rp149 miliar dan sentra garam rakyat di delapan lokasi senilai Rp 69 miliar.

"Pemilihan lokasi didasarkan pada persyaratan tertentu di mana daerah itu punya potensi khusus yang bisa dikembangkan, seperti potensi budidaya ikan patin, lele, rumput laut, dan sebagainya," ujarnya.

Untuk lokasi pengembangan Minapolitan berbasis perikanan tangkap akan dilakukan di sembilan wilayah, yaitu di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Sumatera Utara, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungai Liat, Bangka Belitung, PPN Pelabuhan Ratu, Jawa Barat, PPS Cilacap, Jawa Tengah, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan, Jawa Timur, PPP Muncar, Jawa Timur, PPS Bitung, Sulawesi Utara, PPN Ternate, Maluku Utara, dan PPN Ambon, Maluku.

Sementara Minapolitan berbasis perikanan budidaya dilakukan di 24 lokasi, diantaranya budidaya ikan patin di Muaro Jambi dan Kampar, Riau, budidaya lele di Kabupaten Bogor, gurame di Banyumas, Jawa Tengah, rumput laut di Morowali, Sulawesi Tengah, Sumbawa, NTB, dan Sumba Timur, NTT, dan sebagainya. Sedangkan pengembangan sentra garam dilakukan di delapan lokasi, antara lain Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Nagakeo.

Menurutnya, program tersebut tak terlepas dari visi Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Indonesia penghasil produk kelautan dan perikanan terbesar pada 2015.

"Untuk itu, kami punya grand strategy yang terdiri dari empat pilar yang menghasilkan revolusi biru, yaitu perubahan mendasar cara berpikir dari daratan ke maritim dengan konsep pembangunan berkelanjutan untuk peningkatan produksi kelautan dan perikanan melalui program nasional Minapolitan yang intensif, efisien, dan terintegrasi guna peningkatan pendapatan rakyat yang adil, merata, dan pantas," jelasnya.

Dia menambahkan, hasil revolusi biru itu tak lain yaitu untuk peningkatan pendapatan rakyat. Sekedar informasi, Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan.

MALANG tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih. Begitulah potret nasib kaum nelayan dari dulu hingga sekarang. Setiap hari mereka mencari dan menangkap ikan terkadang mempertaruhkan nyawa di tengah lautan ganas. Kendati begitu, justru kesengsaraan dan kemiskinanlah yang senantiasa menghampiri mereka. Penghasilan minim, ongkos operasional tinggi, harga ikan murah, dan sulitnya modal; itulah kondisi yang terus menghantui para nelayan.

Dan, kondisi itulah yang termaktub di dalam "Pedoman Umum Minapolitan Perikanan Tangkap (PUMPT)" yang disusun Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional KKP, Februari lalu.

Di negeri ini, tingkat pendapatan dan kesejahteraan nelayan masih rendah. Penyebabnya antara lain masih rendahnya produktivitas dan efisiensi usaha, tingginya biaya produksi, kurangnya keterampilan nelayan, dan manajemen usaha. Selain itu, masalah lain yang turut membuat sengkarut adalah rendahnya sumber daya nelayan, sulitnya akses permodalan, prasarana teknologi dan pemasaran, serta faktor sosial budaya yang kurang kondusif bagi kemajuan usahanya.

Kondisi nelayan itu makin sulit karena belum optimalnya integrasi perikanan tangkap di daerah pengembangan wilayah. Hal itu disebabkan, antara lain oleh persepsi otonomi daerah yang belum sinergis, belum optimalnya dukungan lintas sektor terhadap pengembangan sarana dan pra-saranaserta kurangnya aksesbilitas pembangunan fisik.

Keterpurukan inilah yang sepertinya menggugah Menteri Kelautan dan Per-ikanan Fadel Muhammad. Berlatar dari kenyataan itu, kementerian yang dipimpin Fadel coba meretas program Minapolitan Perikanan Tangkap (MPT), dan Palabuh-anratu didaulat sebagai daerah yang pertama kali melakukan hal itu.

"Visi Pak menteri dalam minapolitan ini menjadikan Indonesia sebagai produsen ikan tahun 2015. Sementara misinya hanya satu, menyejahterakan masyarakat perikanan dan kelautan," MINAPOLITAN alias "kota perikanan" merupakan kawasan terpilih untuk dijadikan kawasan bisnis sentra produksi perikanan tangkap. Pemerintah bersama para pemangku kepentingan dituntut menciptakan iklim usaha lebih baik. Dengan begitu diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah, lapangan kerja, serta pendapatan masyarakat di kawasan tersebut Upaya itu dilakukan melalui penataan pusat pelayanan bisnis perikanan tangkap yang berfungsi melayani dan mendorong pengembangan kawasan perikanan, termasuk daerah sekitarnya.

Menurut Arief, satu daerah yang akan dijadikan kawasan minapolitan haruslah memenuhi beberapa faktor, seperti sumber daya ikan yang potensial, aksesibilitas pasar domestik dan ekspor, serta ketersediaan unit pengolahan ikan, cold storage, dan pasar ikan.

Dalam praktiknya, unit-unit bisnis yang dibentuk PPNP harus menyediakan berbagai kebutuhan usaha plasma. Contohnya di bidang usaha penangkapan ikan, perusahaan inti harus menyediakan kapal, alat tangkap, hingga fasilitas SPBB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar). Sarana dan prasarana itu untuk mendukung usaha plasmanya, mulai dari usaha penangkapan ikan, pengolahan, budi daya perikanan, hingga pemasarannya.

Tumbuhnya bisnis inti diharapkan akan mendorong berkembangnya aktivitas usaha pendukungnya, seperti industri docking (galangan kapal), perbengkelan, bahan serta alat penangkapan ikan, angkutan, bahan pengemasan dan packing, perbankan, dan sebagainya. Bisa terbayang kan jika program Minapolitan berjalan baik ?

Hanya, hingga kini, sejumlah kendala masih menghadang, terutama terkait dengan belum memadainya infrastruktur jalan. Selain jarak tempuh yang jauh, kondisi jalan yang berkelok-kelok akan memperlambat pengiriman barang dan merusak kualitas ikan. Padahal, pasar senantiasa menuntut kondisi ikan yang segar. "Oleh karena itu, dalam menjalankan program Minapolitan, perlu ada sinergitas lintas sektor dinas instansi terkait. Minapolitan ini harus dikerjakan secara kebersamaan,"

INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT CODE “KODE MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL DAN PENCEMARAN DI LAUT”

2010-11-26T23:50:00.001+07:00

----------------------------------------

Sesuai dengan kesadaran terhadap pentingnya faktor manusia dan perlunya peningkatan manajemen operasional kapal dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal, manusia, cargo dan harta benda serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut, maka IMO mengeluarkan peraturan tentang manajemen keselamatan kapal & perlindungan lingkungan laut yang dikenal dengan Kode International Safety Management (ISM Code) yang juga dikonsolidasikan dalam SOLAS Convention.

Sesuai dengan persyaratan ISM Code, semua perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan kapal-kapal sesuai dengan penjadwalan diatas, harus menetapkan Sistem Manajemen Keselamatan untuk perusahaan dan kapalnya dalam rangka menjamin operasional kapal dengan aman. Persyaratan tersebut, meliputi mendokumentasikan, menerapkan dan mempertahankan sistem manajemen keselamatan yang pada akhirnya akan diverifikasi oleh Pemerintah atau organisasi yang diakui (Recognized Organization / RO) dalam rangka penerbitan sertifikat setelah dipenuhinya semua persyaratan ISM Code. Perusahaan (Company) yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Dokumen Kesesuaian atau Document of Compliance (DOC) dan setiap kapal yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan Sertifikat Manajemen Keselamatan atau Safety Management Certificate (SMC). Baik DOC maupun SMC masa berlakunya 5 tahun. Perusahaan dan kapalnya yang tidak dapat memenuhi persyaratan ISM Code akan menghadapi kesulitan dalam operasionalnya, baik diperairan internasional maupun domestik.

BKI sebagai Organisasi yang diakui (RO) oleh Pemerintah Indonesia telah ditunjuk atas nama Pemerintah untuk melaksanakan approval, verifikasi dan menerbitkan sertifikat DOC & SMC Interim atau short term. Sedangkan sertifikat permanen akan diterbitkan oleh Pemerintah cq Ditjen Perhubungan Laut. Data perusahaan dan kapal yang telah disertifikasi akan didaftarkan dan dipublikasikan dalam Buku Register ISM Code oleh BKI.

Prosedur untuk mendapatkan sertifikat DOC - ISM Code sbb :

1.	Menyerahkan form aplikasi dengan dilampirkan manual Sistem Manajemen Keselamatan kepada BKI Kantor Pusat cq Divisi Statutoria atau Kantor Cabang BKI terdekat.
2.	BKI akan melakukan approval atas manual Sistem Manajemen Keselamatan. Apabila ada kekurangan, maka manual akan dikembalikan untuk diperbaiki.
3.	Apabila manual Sistem Manajemen Keselamatan telah memenuhi syarat, maka dilakukan Verifikasi Awal (Initial Verification) ke kantor perusahaan pemohon untuk diperiksa kesesuaian antara manual dengan penerapannya. Untuk ini, BKI akan mengirimkan auditor yang kompeten untuk memeriksa penerapan sistem di perusahaan.
4.	Jika memenuhi syarat, maka BKI akan menerbitkan Laporan Audit dan Sertifikat DOC sementara yang berlaku 5 bulan.
5.	Untuk penerbitan DOC permanen dari Pemerintah, BKI akan mengurus penerbitannya setelah semua ketidak-sesuaian yang ditemukan saat verifikasi sudah diperbaiki dan dilaporkan ke BKI.

Prosedur untuk mendapatkan sertifikat SMC - ISM Code sbb :

1.	Kapal harus dioperasikan / dikelola oleh perusahaan yang telah memiliki sertifikat DOC.
2.	Menyerahkan form aplikasi dengan dilampirkan salinan DOC kepada BKI Kantor Pusat cq Divisi Statutoria atau Kantor Cabang BKI terdekat.
3.	BKI akan menunjuk auditor yang kompeten untuk melakukan verifikasi diatas kapal untuk diperiksa kesesuaian persyaratan ISM Code diatas kapal.
4.	Jika memenuhi syarat, maka BKI akan menerbitkan Laporan Audit dan Sertifikat SMC sementara yang berlaku 5 bulan.
5.	Untuk penerbitan SMC permanen dari Pemerintah, BKI akan mengurus penerbitannya setelah semua ketidak-sesuaian yang ditemukan saat verifikasi sudah diperbaiki dan dilaporkan ke BKI.

Selain itu, BKI juga diberi otorisasi untuk menerbitkan sertifikat DOC atau SMC Interim yang ditujukan bagi perusahaan atau kapal dengan kondisi sbb :

1.	Perusahaan yang baru didirikan.
2.	Tipe Kapal baru ditambahkan pada dokumen DOC yang sudah ada.
3.	Kapal yang baru selesai dibangun.
4.	Kapal yang baru bergabung dengan perusahaan.
5.	Kapal baru berganti bendera kapal.

Persyaratan untuk mendapatkan DOC/SMC Interim adalah :

1.	Telah memiliki manual Sistem Manajemen Keselamatan sesuai persyaratan ISM Code.
2.	Memiliki jadwal implementasi selama masa berlakunya DOC / SMC Interim.

Masa berlaku DOC Interim adalah 6 bulan dan sertifikat SMC Interim adalah 6 bulan (dapat diperpanjang maksimal 6 bulan lagi.)

-----------------------------------------------------------------------------------

Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi :

Divisi Statutoria - PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

Jl. Yos Sudarso 38 - 40 Jakarta

Telp : 62-21-4301017 ext : 2800

Fax : 62-21-43901974

Email : statutory@klasifikasiindonesia.com

PENGAWAKAN KAPAL PENANGKAP IKAN "SDM PERIKANAN LAUT"

2010-11-26T22:32:00.002+07:00

-----------------------------------------------------

Perkembangan kegiatan kelautan yang mendunia secara langsung menyentuh sendi kegiatan nasional seluruh negara yang mempunyai wilayah laut. Perkembangan tersebut mencakup penetapan peraturan atau konvensi internasional yang akan berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan suatu negara. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan suatu negara harus diwarnai dengan peraturan internasional agar harmonis sesuai dengan standar internasional dan kompetitif dalam persaingan global.

Terdapat dua instrumen internasional untuk meningkatkan keselamatan kapal penangkapan ikan. Kedua instrumen tersebut adalah SFV Torremolinos Protocol 1993 dan STCW-F Convention 1995. Keselamatan kapal penangkap ikan dalam cakupan artian memberikan lingkungan kerja yang lebih baik guna mencapai tujuan penangkapan ikan dan keberlanjutan mata pencaharian yang memadai bagi awak kapal. Indonesia sebagai negara maritim berkepentingan terhadap implementasi kedua konvensi tersebut agar lebih berperan dan bekerjasama dalam sektor produk dan jasa secara luas.

Fakta menunjukkan bahwa beberapa aspek dalam perikanan tangkap dinilai kurang memadai. Hal tersebut antara lain adalah aspek pada awak kapal, kapal, dan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar asas konservasi dan pengelolaan sumber daya. Keterbatasan tersebut berakibat pada kompensasi yang diterima awak kapal, jangkauan daerah penangkapan, ikan target tangkap dan jaringan kerjasama.

Pengembangan sumber daya manusia pada perikanan tangkap didasarkan pada sertifikasi kepelautan yang berupa sertifikat kompetensi (COC) yang terkait dengan kewenangan jabatan pada kapal penangkap ikan dan sertifikat keterampilan (COP) berkaitan dengan tugas tertentu yang dilaksanakan. Sertifikat kompetensi sebagai pengakuan kompetensi untuk melakukan pekerjaan sebagai awak kapal penangkap ikan dan terdapat beberapa sertifikat keterampilan yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan jenis kapal sebagai pengakuan terhadap keterampilan untuk melakukan pekerjaan tertentu di kapal penangkap ikan.

Pertimbangan hukum sertifikasi kepelautan adalah Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan, yaitu setiap kapal penangkap ikan yang berlayar harus berdinas seorang Nakhoda dan beberapa perwira kapal yang memenuhi sertifikat keahlian pelaut kapal penangkap ikan dan keterampilan dasar pelaut, serta sejumlah rating yang memiliki keterampilan dasar pelaut. Selanjutnya ketentuan ini dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan KM 9 tahun 2005 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Ujian serta Sertifikasi Pelaut Kapal Penangkap Ikan.

Sertifikasi awak kapal penangkap ikan terdiri atas Sertifikat Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan (ANKAPIN) dan Sertifikat Ahli Teknika Kapal Penangkap Ikan (ATKAPIN) yang diperoleh setelah lulus Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan (UKP-KAPIN). UKP-KAPIN diselenggarakan oleh Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) dan dilaksanakan oleh Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan (PUKP-KAPIN).

Kebutuhan awak kapal penangkap ikan bersesuaian dengan jenis kapal. Secara umum dibutuhkan sekitar 17 orang untuk mengawaki kapal penangkap ikan ukuran 50 GT hingga 150 GT atau rataan umum kebutuhan adalah 23 orang untuk kapal dengan ukuran 50 GT hingga >300GT (DJPT, 2005). Dengan asumsi setiap kapal dibutuhkan 20% awak kapal bersertifikat maka perlu paling tidak 4 orang bersertifikat pada setiap kapal penangkap ikan.

Sebagai ilustrasi, kajian DKP (2004) menunjukkan bahwa sertifikasi Nakhoda adalah MPL II (ANKAPIN II) sebesar 25%, sedang untuk KKM sebesar 22% bersertifikat AMKPL II (ATKAPIN II). Hasil tersebut diperoleh dari 59 kapal penangkap ikan sampel dengan ukuran antara 24 meter hingga 72 meter.

Regulasi

Belum adanya pengaturan mengenai pengawakan kapal perikanan Indonesia dan yang terkait menimbulkan ketidakpastian hukum tentang pengawakan kapal penangkap ikan sesuai dengan tingkat sertifikat, penjenjangan karir dan sistem remunerasi awak kapal. Hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi keselamatan kapal dan awaknya dan konsekuensi bagi pengusaha.

Sertifikasi awak kapal penangkap ikan telah dilaksanakan mengacu pada ketentuan STCW-F 1995 sebagaimana tertuang dalam KM 9 tahun 2005. Hal ini menjadi kurang berarti tanpa dukungan regulasi pengawakan.

Dilihat dari tataran regulasi diperlukan suatu regulasi tentang pengawakan dan tentang perkapalan. Keputusan tersebut sebagai implementasi STCW-F 1995 pada pengawakan dan SFV Torremolinos 1993 pada perkapalan. Dengan demikian lengkaplah dua instrumen internasional diadopsi sebagai alat untuk meningkatkan keselamatan kapal penangkap ikan secara luas sekaligus mendukung implementasi sea and human security.

Telah menjadi pemahaman umum bahwa penangkapan ikan merupakan salah satu pekerjaan berbahaya di dunia. Hal ini sebagaimana statistik IMO, ILO dan FAO yang menyatakan bahwa 7% kecelakaan fatal terjadi di industri penangkapan ikan dan setiap tahun terjadi sekitar 24 ribu kecelakaan fatal. Selanjutnya 80% kecelakaan kapal disebabkan oleh kesalahan manusia dan kesalahan ini sebagai hasil dari kurangnya kualitas manajemen.

Berkaitan dengan hal ini perlu pertimbangan untuk mencermati isu tersebut, seperti awak kapal harus berkecukupan dalam pendidikan dan pelatihan serta kompeten sejalan dengan aturan yang berlaku dan kondisi yang disepakati, prosedur dan sistem di kapal penangkap ikan harus dikelola dengan baik guna mencapai produksi yang diinginkan, dan semua bagian kapal harus dirawat dan dioperasikan sesuai dengan kapasitasnya. Bagaimanapun, solusi untuk meningkatkan keselamatan kapal akan linier dengan manajemen berorientasi keselamatan, kompetensi awak kapal dan kelaikan kapal.

Kelaikan kapal penangkap ikan merupakan yang penting namun perlu untuk membuat standar disain, metode konstruksi dan bahan, maupun perlengkapan kapal yang memadai. Hal ini harus didukung oleh standar inspeksi dan perawatan atau dengan kata lain perlu sistem aturan keselamatan. Standar yang dapat diadopsi secara universal untuk hal diatas adalah konvensi safety of fishing vessel Torremolinos dengan protokol 1993 (SFV Protocol 1993).

Sebagaimana standar kapal, disisi lain diperlukan juga standar kualifikasi dan sertifikasi bagi awak kapal penangkap ikan mengingat industri penangkapan ikan beroperasi di laut lepas dan berinteraksi dengan industri maritim lainnya secara global. Standar dimaksud adalah standard of training certification and watchkeeping for fishing vessel personnel (STCW-F 1995).

Konvensi Torremolinos 1977 dan Protokol 1993 (1993 Torremolinos Protocol)

Konferensi internasional tentang keselamatan kapal penangkap ikan yang pertama dilaksanakan di Torremolinos telah menghasilkan Torremolinos Convention (1977) yakni rejim keselamatan kapal penangkap ikan berukuran 24 meter atau lebih. Konvensi ini menekankan pada standar konstruksi dan perlengkapan terkait dengan keselamatan sebagaimana konvensi safety of life at sea (SOLAS).

Tahun 1993 tanggal 2 April diadopsi protokol terhadap konvensi Torremolinos guna memperbarui serta mengamandemen konvensi 1977 dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi serta pendekatan pragmatis dalam rangka menghimbau untuk ratifikasi konvensi tersebut. Cakupan protokol dimaksud terdiri atas 10 bab antara lain adalah konstruksi, stabilitas, permesinan, pemadaman kebakaran, perlindungan awak kapal, perlengkapan keselamatan, prosedur darurat, komunikasi radio, sertifikasi kapal dan port state control (PSC). Dalam beberapa bab cakupan ditujukan untuk kapal dengan panjang 45 meter atau lebih. Sedang untuk kapal penangkap ikan dengan panjang 12 meter hingga kurang dari 24 meter dapat mengacu pada the FAO/ILO/IMO voluntary guidelines for the design, construction and equipment of small fishing vessel 2005.

Tindak lanjut protokol diawali dengan conference on the SFV operating in the East and South-east Asia region tahun 1997 di Tokyo. Disini diadopsi standar regional (5 bab dari 10 bab protokol) untuk kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih meter namun kurang dari 45 meter.

Protokol akan diberlakukan setelah 1 tahun diterima 15 negara dengan jumlah armada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih sebanyak 14 ribu unit. Terhitung 2 Oktober 2009 baru 17 negara meratifikasi protokol ini.

Konvensi STCW-F 1995 (1995 STCW-F Convention)

Kovensi STCW-F 1995 melengkapi protokol Torremolinos dalam kerangka pelatihan dan sertifikasi awak kapal penangkap ikan. Konvensi ini ditujukan terhadap standar pelatihan dan sertifikasi nakhoda dan petugas jaga pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih, kepala kamar mesin dan masinis pada kapal dengan tenaga 750kW atau lebih serta awak kapal yang bertanggungjawab terhadap komunikasi radio. Demikian juga mengenai basic safety training (BST) bagi semua awak kapal.

STCW-F 1995 diadopsi 7 Juli 1995 dan akan diberlakukan 1 tahun setelah diterima oleh 15 negara. Saat ini terhitung 2 Oktober 2009 baru 13 negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Document for guidance on training and certification of fishing vessel personnel direvisi tahun 2001 mengkombinasikan konvensi dan rekomendasi dari ILO dan IMO disamping pengalaman FAO dibidang pelatihan.

Dokumen ini memberikan kerangka sistem pelatihan sesuai dengan ukuran kapal penangkap ikan dan kondisi perikanan. Kerangka sistem tersebut mencakup metode pelatihan dan asesmen, isi dan durasi program pelatihan, kompetensi yang dinilai, persyaratan dan kualifikasi pendidik. Disini diberikan tekanan terhadap keberlanjutan (FAO code of conduct), manajemen fatik, dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan pendidikan dan pelatihan.

Konsep competency-based training sudah diterapkan di banyak institusi pendidikan dan pelatihan di banyak negara. Peruntukan protokol dan konvensi tersebut untuk kapal penangkap ikan dengan ukuran panjang lebih besar dari 24 meter, perlu dibarengi dengan aturan nasional untuk mengaplikasikan kedua instrumen internasional tersebut terhadap kapal yang berukuran lebih kecil.

Industri penangkapan ikan dan negara perlu menyadari dan paham mengenai ketentuan dalam kedua instrumen internasional tersebut guna tindak lanjut mempersiapkan ratifikasi. Bagaimanapun untuk menuju pada lingkungan kerja awak kapal yang aman, pilihan tempat kerja yang lebih luas dan keberlanjutan mata pencaharian awak kapal penangkap ikan akan berkonsekensi terhadap biaya yang muncul pada industri penangkapan ikan (meningkatkan sistem keselamatan), institusi pendidikan dan pelatihan (aplikasi lebih luas pelatihan basis kompetensi serta asesmen) serta administrator maritim (sertifikasi dan survei).

Semestinya keselamatan dikelola sebagaimana bisnis, bukan hanya untuk menghindari atau mengurangi kecelakaan namun lebih sebagai indikator kesuksesan. Memang hal ini perlu komitmen manajer dan merubah sikap semua pemangku kepentingan. Sehingga akan menjadi budaya to do the right thing at the right time in reponse to normal and emergency situations.

Bagaimana dengan kita sebagai salah satu pemangku kepentingan? Ayo bersama menyamakan pemahaman, setidaknya pada terbitan diatas yakni 1993 Torremolinos Protocol, 1995 STCW-F dan tentunya juga FAO/ILO/IMO Document for Guidance, dan tentunya selanjutnya harus ada regulasi untuk ini semua yang disokong administrator kapal penangkap ikan maupun sumber daya manusia.